Negeri yang telah diakui kedaulatannya memiliki personalitas hukum sehingga bisa melakukan kegiatan- kegiatan internasionalnya, negara- negara ini diberi sebagian hak selaku sesuatu anggota aktif warga internasional yang salah satu hak nya merupakan‘ Hak Legasi’ yang mencakup 2 aspek ialah hak legasi aktif yang ialah hak untuk sesuatu negeri buat mengirim wakil- wakilnya ke negeri lain serta hak legasi pasif ialah hak untuk negeri buat menerima utusan- utusan dari negeri asing.
Dalam novel Hukum Internasional, Sri Setianingsih mengatakan kalau Pada Abad 16 serta 17 dalam pergaulan warga, negeri telah diketahui semacam misi- misi konsuler serta diplomatik dalam makna yang sangat universal semacam yang saat ini diketahui. Aplikasi serta kerutinan itu setelah itu oleh para ahli hukum, semacam Gentilis, Grotius hingga kepada Bynkershoek serta Vattel sudah diformulasikan dalam beberapa peraturan yang lelet laun jadi norma- norma dalam hukum diplomatik serta konsuler. Apalagi sebagian peraturan di antara lain telah mulai diundangkan selaku hukum nasional semacam yang terjalin di Inggris di mana sudah diresmikan undang- undang tentang imunitas serta keistimewaan lewat Queen Ann tahun 1708 hak hak perwakilan konsuler .
Sudah ada sumber- sumber hukum Internasional sesudahnya yang sukses diterima serta disepakati, dokumen tersebut ialah sumber hukum internasional dalam Hukum Diplomatik yang tidak cuma diratifikasi serta diakui oleh Negeri Kesatuan Republik Indonesia serta negara- negara berdaulat serta beradab yang lain, sumber hukum Internasional dalam hukum Diplomatik merupakan selaku berikut:
Vienna Convention on Diplomatic Relations and optional protokol to The Vienna Convention on Diplomatic Relations Concerning Acquisition of Nationality 1961/ Kesepakatan Wina tentang Ikatan Diplomatik tahun 1961;
Pada bertepatan pada 2 Maret hingga 14 April 1961 diadakan Konferensi PBB di Wina serta sukses mengesahkan Kesepakatan Wina 1961 tentang Ikatan Diplomatik yang terdiri dari 53 pasal, yang muat aturan- aturan berarti selaku sumber hukum dalam penyelenggaraan ikatan diplomatik permanen antar negeri. Tidak hanya Kesepakatan ini, pada dikala yang sama diadopsi 2 Protokol Opsi( Optional Protocol), awal Protokol Opsi menimpa Perolehan Kewarganegaraan( Optional Protocol concerning Acquisition of Nationality) serta kedua, Protokol Opsi menimpa Keharusan buat Menuntaskan Sengketa( Optional Protocol Concerning the Compulsory Settlement of Disputes). Kesepakatan Wina 1961 serta kedua protokolnya dinyatakan telah berlaku semenjak bertepatan pada 24 April 1964. Dengan berlakunya Kesepakatan Wina 1961, hingga Kesepakatan ini hendak jadi sumber hukum buat pengiriman, penerimaan misi diplomatik; prinsip- prinsip yang berlaku semacam prinsip`mutual consent’, prinsip`normal and reasonable’ dalam pembuatan perwakilan diplomatik; imunitas serta keistimewaan misi diplomatik; imunitas serta keistimewaan yang dipastikan Kesepakatan kepada para diplomat serta staf yang lain, dan kepada anggota keluarga para diplomat serta staf pelayanan yang bekerja pada mereka; apa kewajiban pada diplomat dikala melaksanakan tugas di negeri penerima, gimana pengaturan tentang konsep`inviolability( tidak diganggu- gugatnya perwakilan asing), kapan syarat tentang persona grata serta persona non grata bisa diberlakukan dan apa saja guna misi diplomatik.
Vienna Convention on Consular Relations and Optional Protocol to The Vienna Convention on Consular Relations and Optional Protocol to The Vienna Convention on Cansular Relations Concerning Acquisition of Nationality 1963/ Kesepakatan Wina tahun 1963 tentang Ikatan Konsuler;
Baca Juga : Masih Merasa Terlalu Dingin Untuk Kolam Renang
Kesepakatan Wina 1963 tentang Ikatan Konsuler terdiri dari 73 pasal yang muat acuan tentang metode pembukaan ikatan konsuler tercantum tugas konsul; syarat pemberian imunitas serta keistimewaan yang diberikan kepada perwakilan konsuler; ketentuan- ketentuan tentang konsul kehormatan serta hak imunitas serta keistimewaannya; ketentuan- ketentuan universal tentang penerapan tugas- tugas konsuler oleh perwakilan diplomatik serta syarat penutup.
Convention on Special Mission New York 1969/ Kesepakatan PBB menimpa Misi Spesial/ Kesepakatan New York 1969.
Kesepakatan ini pula diucap Kesepakatan New York 1963 menimpa Misi Spesial. Cocok dengan mukadimahnya, Kesepakatan menimpa Misi Spesial ialah aksesoris Kesepakatan Wina 1961 serta 1963 serta dimaksudkan buat berikan sumbangan untuk pengembangan ikatan baik seluruh negeri, apapun sistem perundang- undangan ataupun sistem sosialnya. Kesepakatan New York 1969 serta Protokol Pilihannya menimpa Kewajiban buat Menuntaskan Sengketa telah berlaku semenjak 21 Juni 1985.
Lebih lanjut Sri Setianingsih mengatakan Sumber Hukum dalam ikatan terpaut hak legasi tidak hanya ketiga kesepakatan diatas merupakan:
Convention on the Privileges and immunities of the United Nations 1946;
Convention on the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies 1947;
Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including diplomatic agents.
Berkaitan dengan tugas Perwakilan Diplomatik selaku perwakilan negeri berdaulat hingga melansir Sri Setianingsih dalam bukunya tugas perwakilan diplomatik merupakan jadi wujud konkrit personifikasi dari Negeri, rakyat, bangsa serta kepala negaranya. Guna para diplomat merupakan buat mewakili negaranya serta selaku saluran komunikasi formal antara negara- negara pengirim dengan negara- negara penerima. Tugas sesuatu perwakilan diplomatik bagi Kesepakatan Wina 1961 mencakup:
Mewakili negaranya di negeri penerima.
Dalam kaitannya pada tugas awal ini bertolak dari Kesepakatan Wina 1961 yang mengatur
kalau perwakilan diplomatik berperan mewakili negeri pengirim di negeri penerima serta berperan selaku saluran buat melaksanakan ikatan formal antara kedua negeri. Para wakil negeri tersebut merupakan wakil formal dari pemerintahnya. Dengan pesan keyakinan( credential) yang sudah diserahkan kepada kepala negeri dari negeri penerima pada dikala kedatangannya di negeri penerima, menampilkan secara jelas letaknya atas nama kepala negaranya( negeri pengirim) kepada kepala negeri dari negeri penerima.
Secara fundamental Dokter. Umar Suryadi Bakry dalam bukunya Dasar- Dasar Ikatan Internasional mengatakan hakikat diplomasi merupakan aktivitas berbicara di antara para diplomat handal yang mewakili negaranya tiap- tiap, di mana pada biasanya aktivitas itu dicoba buat memperjuangkan kepen- tingan nasional negaranya tiap- tiap. Diplomasi bisa pula mem- bahas isu- isu penciptaan perdamaian( peace- making), perdagangan, perang, ekonomi, budaya, area, serta HAM. Perjanjian- perjanjian internasional umumnya pula dinegosiasikan oleh para diplomat saat sebelum disahkan dalam forum lebih besar( misalnya KTT ataupun pertemuan tingkatan menteri). Dalam makna informal serta sosial, diplomasi merupakan pekerjaan yang penuh kebijaksanaan buat memperoleh keuntungan strategis ataupun menciptakan pemecahan yang bisa diterima secara timbal balik atas sesuatu tantangan bersama, dengan memakai seperangkat ungkapan statment yang sopan serta tidak konfrontatif.
Proteksi kepentingan negeri pengirim di negeri penerima serta kepentingan masyarakat negaranya, dalam batas- batas yang diperbolehkan oleh hukum internasional.
Tugas buat proteksi kepentingan- kepentingan negeri pengirim, baik kepentingan politik, kepentingan yang terpaut perdagangan, di negeri penerima, dipercayakan kepada misi diplomatik. Kepentingan sesuatu negeri dalam ikatan dengan negara- negara lain sangat bermacam- macam, bisa menimpa permasalahan teritorial, penerbangan, bea masuk, pertahanan, investasi serta fasilitas- fasilitas buat masyarakat negaranya. Buat itu, wakil diplomatik wajib melaksanakan langkah- langkah yang bisa jadi buat memandang terdapatnya manfaat- manfaat di negeri penerima yang bisa diperoleh oleh negaranya. Tidak hanya itu pula gimana negaranya bisa mendapatkan keyakinan dari negeri penerima, ataupun bahan- bahan dari negaranya diperbolehkan masuk ke negeri penerima, ataupun masyarakat negaranya menemukan izin bertempat tinggal, melaksanakan perdagangan, menanam uangnya di negeri penerima.
Secara fundamental Dokter. Umar Suryadi Bakry dalam bukunya Dasar- Dasar Ikatan Internasional mengatakan dalam aktivitas teratur hukum internasional dalam silih ketergantungan ekonomi, sosial, serta teknis, dan bermacam institusi internasional fungsional yang mengendalikan itu seluruh. Seluruh itu mensyaratkan terdapatnya pemahaman sosial internasional, sebiah sentimen komunitas di segala dunia, persepektif dari Martin Wight dalam perihal ini menekankan berartinya peranan hukum internasional dalam‘ warga internasional’ tidak ubahnya semacam warga lain yang mempunyai sistem ketentuan yang menetapkan hak serta kewajiban untuk anggota- anggotanya, sehingga pengaturan hukum internasional dalam ikatan antar negeri tidak lepas dari pengaturan atas kegiatan yang diartikan buat proteksi kepentingan negeri pengirim di negeri penerima serta kepentingan masyarakat negaranya, dalam batas- batas yang diperbolehkan oleh hukum internasional
Melaksanakan perundingan dengan pemerintah negeri penerima.
Mr. Lansing Sekretaris Negeri dari Pemerintah Amerika Serikat melaporkan kalau kepentingan antar negeri berusia ini lewat perwakilan diplomatik lebih banyak berkaitan dengan perdagangan, finansial, serta permasalahan industrial. B. Sen melaporkan kalau guna misi diplomatik merupakan buat mewakili negeri pengirim, melindungi kepentingan- kepentingan negaranya serta masyarakat negaranya, melaksanakan perundingan dengan pemerintah negeri penerima, memberi tahu seluruh permasalahan yang berarti kepada negaranya serta tingkatkan ikatan bersahabat di antara kedua negeri. Misi diplomatik pula wajib berupaya meningkatkan kerja sama yang berguna untuk negaranya( negeri pengirim) di bidang perdagangan, keuangan, ekonomi, perburuhan, riset ilmiah serta pertahanan, cocok perintah yang diterima dari negaranya( negeri pengirim). Dalam melakukan seluruh guna diplomatik tersebut, Kepala Perwakilan diplomatik hendak dibantu oleh anggota staf diplomatik serta para atase, misalnya atase perdagangan, perburuhan, pertahanan.
Dalam melakukan guna perundingan, misalnya dikala pemerintah negaranya berkehendak buat membuat perjanjian dengan pemerintah negeri penerima, apakah perjanjian persahabatan, perdagangan, mutual assistance, ekstradisi, kerap kali dimulai dengan negosiasi- negosiasi, ialah mengadakan preliminary sounding serta exploratory talks, yang dicoba oleh para diplomat. Sedangkan perundingan yang nyata menimpa modul perjanjiannya hendak dipercayakan kepada sesuatu misi spesial, paling utama apabila menyangkut masalah- masalah bertabiat teknis, misalnya perjanjian di bidang standarisasi santapan serta minuman, hingga regu kerjanya merupakan dari kementerian teknis. Dalam permasalahan di mana pemerintah sesuatu negeri tidak menghormati imunitas serta keistimewaan masyarakat negaranya di negeri penerima, pula bila masyarakat negaranya di negeri penerima diperlakukan semena- mena, seluruh merupakan tugas perwakilan diplomatik buat melaksanakan perundingan dengan pemerintah negeri penerima.
